BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) pada pagi ini melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap 4 Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi secara daring melalui Zoom Meeting (Kamis, 17/10/2024).
Dari ruang rapat Ismail Saleh, Kanwil Jabar, para Perancang PUU Kanwil Jabar melaksanakan Rapat Harmonisasi bersama Perangkat Daerah Pemkot Bekasi yang terhubung secara daring melalui Zoom Meeting. Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari juga turut hadir membuka kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting dari tempat kerja beliau.
Keempat Raperwal Kota Bekasi yang dibahas dalam Rapat Harmonisasi kali ini antara lain adalah Raperwal tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Umum, Raperwal tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha, Raperwal tentang Pengelolaan Pajak Air Tanah dan Raperwal tentang Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Dalam sambutan oleh Kabid Lina disampaikan bahwa terkait Raperwal tentang retribusi sudah diatur dalam Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga disarankan agar judul Raperda yang disusun ini dirubah menjadi Tata Cara Pemungutan. Selain itu dalam Raperda ini masih ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dengan PP No. 35 Tahun 2023.
Sementara itu terkait Raperwal tentang perubahan mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Kabid Lina menyampaikan bahwa suatu Perda dapat dibatalkan karena 3 sebab, yaitu karena bertentangan dengan ketentuan peraturan lebih tinggi, karena kepentingan umum dan karena norma kesusilaan. Selain itu Kabid Lina juga menambahkan bahwa secara umum raperda ini sudah sesuai, hanya memerlukan perbaikan secara teknis terkait penyusunannya.
