JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melaksanakan operasi pengawasan orang asing serentak tahun 2025 bertajuk Wira Waspada pada 15 s.d. 17 Juli 2025. Dalam operasi yang dilaksanakan di 2.098 titik pengawasan di seluruh wilayah Indonesia ini, petugas Imigrasi memeriksa sebanyak 2.022 orang warga negara asing (WNA). Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 294 WNA terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

Sebagian besar WNA yang diperiksa berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan jumlah mencapai 1.143 orang. Disusul oleh WNA asal Korea Selatan sebanyak 156 orang, Jepang 81 orang, India 74 orang, dan Malaysia 71 orang. WNA asal Filipina tercatat sebanyak 60 orang, Amerika Serikat 46 orang, Thailand 39 orang, Belanda 29 orang, serta Yaman sebanyak 28 orang.

Berdasarkan jenis izin tinggal yang dimiliki, mayoritas WNA yang diperiksa berada di Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas sebanyak 1.581 orang. Sebanyak 326 orang menggunakan Izin Tinggal Kunjungan, sedangkan sisanya terdiri dari pemegang Izin Tinggal Tetap (42 orang), pencari suaka UNHCR (43 orang), imigran ilegal (12 orang), dan WNA yang tidak memiliki izin tinggal sama sekali sebanyak 16 orang.

Jenis pelanggaran keimigrasian yang paling banyak ditemukan adalah penyalahgunaan izin tinggal dengan jumlah 148 kasus. Selain itu, terdapat 34 kasus di mana WNA tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau izin tinggal saat diminta petugas. Pelanggaran lainnya meliputi overstay sebanyak 29 kasus, alamat tidak sesuai dengan izin tinggal atau belum melakukan mutasi alamat sebanyak 25 kasus, serta penggunaan sponsor fiktif sebanyak 8 kasus.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa 294 WNA yang terindikasi melakukan pelanggaran saat ini masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Jika pelanggaran yang dilakukan hanya dalam lingkup keimigrasian, WNA akan langsung dikenakan sanksi sesuai UU Keimigrasian. Namun, apabila terdapat dugaan tindak pidana umum, WNA yang bersangkutan akan diserahkan kepada pihak berwenang.

“Operasi ini kami lakukan secara rutin dan serentak agar tidak ada ruang bagi warga negara asing yang melanggar aturan untuk tinggal di Indonesia. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menjaga kedaulatan negara dan memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.

Bandung – Dalam rangka upaya preventif terjadinya pelanggaran keimigrasian seta penagakan hukum guna menjaga stabilitas dan keamanan negara, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung melaksanakan Operasi “WIRAWASPADA” pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pelaksanakaan operasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Nomor: IMI.5-GR.03.06-614 tanggal 09 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Operasi “WIRAWASPADA” Pengawasan Orang Asing Serentak di Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2025.

Operasi ini dilakukan secara profesional dan tegas dalam penegakan hukum. Operasi “WIRAWASPADA” menjadi penting karena kita harus memastikan orang asing yang berada di wilayah Indonesia patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Operasi ini tidak hanya dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Bandung saja, tetapi dilaksanakan serentak oleh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia pada tanggal 15-16 Juli 2025.

Dalam operasi ini, Tim melakukan pengawasan keimigrasian ke PT. ERA MUDA BOGATAMA, yang beralamat di Jalan Raya Batujajar No 173, Kelurahan Laksanamekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Hasilnya, terdapat 5 (lima) orang asing berkewarganegaraan Tiongkok yang diduga telah menyalahgunakan izin tinggal, sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.

“Terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi sampai pendeportasian” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Jajaran Imigrasi Bandung akan terus melaksanakan operasi pengawasan Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Hal ini merupakan upaya menjaga stabilitas dan keamanan negara seta melakukan penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran.

JAKARTA – The Directorate General of Immigration has issued the latest provisions regarding the granting of visit visas for prospective Foreign Workers (TKA) who are undergoing skills assessments (C18 visa index). This policy is stipulated in the Circular Letter of the Director General of Immigration Number IMI-453.GR.01.01 dated May 27, 2025, which came into effect on Saturday, June 14, 2025.

"Through this regulation, we hope to prevent the misuse of foreign workers by companies. There are two important points that we emphasize in this new rule. First, the validity period of the C18 Visa stay permit is a maximum of 90 (ninety) days and cannot be extended. Second, foreign nationals are prohibited from using the C18 Visa with the same company guarantor more than once," explained the Acting Director General of Immigration, Yuldi Yusman, on Friday (June 13, 2025).

Yuldi further explained that C18 Index Visit Visa applications submitted before June 14, 2025, at 00.01 WIB, will remain valid according to previous provisions. These visas are still issued with a maximum validity period of 60 (sixty) days and can be extended.

To apply for a C18 visa, the guarantor (sponsor) of the prospective foreign worker is required to have an account on the official portal evisa.imigrasi.go.id. Once the account is registered, the guarantor can fill in the data and documents of the prospective foreign worker and submit the visa application. Required documents include a passport with a minimum validity period of six months, proof of living expenses in the form of the last three months' bank statements in the name of the foreign national or guarantor, the latest color passport photo (within the last year), and an invitation letter for a skills assessment from a government agency or private institution.

"The Directorate General of Immigration strives to facilitate prospective foreign workers while adjusting their movements to curb potential violations," Yuldi concluded.

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan ketentuan terbaru terkait pemberian visa kunjungan untuk calon Tenaga Kerja Asing (TKA) yang melaksanakan uji coba kemampuan (indeks visa C18). Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-453.GR.01.01 tanggal 27 Mei 2025 yang mulai berlaku per Sabtu, 14 Juni 2025.

“Melalui peraturan ini kami harapkan penyalahgunaan TKA oleh perusahaan dapat dicegah. Ada dua poin penting yang kami garis bawahi dalam aturan baru ini. Yang pertama, masa berlaku izin tinggal dari Visa C18 paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang. Yang kedua, orang asing dilarang menggunakan Visa C18 dengan penjamin perusahaan yang sama lebih dari satu kali,” jelas Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, Jumat (13/06/2025).

Lebih lanjut Yuldi menjelaskan bahwa permohonan Visa Kunjungan Indeks C18 yang telah diajukan sebelum tanggal 14 Juni 2025 pukul 00.01 WIB akan tetap berlaku sesuai ketentuan sebelumnya. Visa tersebut masih terbit dengan masa berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang.

Untuk mengajukan visa C18, penjamin (sponsor) calon TKA diwajibkan memiliki akun di portal resmi evisa.imigrasi.go.id. Setelah akun teregistrasi, penjamin dapat mengisi data dan dokumen calon TKA dan submit permohonan visa.

Dokumen persyaratan yang diperlukan antara lain paspor dengan masa berlaku paling sedikit enam bulan, bukti memiliki biaya hidup berupa rekening koran tiga bulan terakhir atas nama Orang Asing atau penjamin, pasfoto berwarna terbaru (setahun terakhir) serta surat undangan uji coba kemampuan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta.

“Ditjen Imigrasi berupaya memfasilitasi calon TKA namun dengan menyesuaikan ruang gerak mereka untuk menekan potensi pelanggaran,” tutup Yuldi.