BANDUNG-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Asep Sutandar didampingi Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Kusnali, Kepala Kanwil Ditjen KeImigrasian Filianto Akbar, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Funna Maulia Massaile, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati Br. Pandia dan Kepala Bagian TU dan Umum Archie serta staf keuangan dan BMN ikuti bersama secara virtual kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024. Pada hari ini, Jum’at pagi (31/01/25) yang bertempat di Ruang Sahardjo.
Pada awal kegiatan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berkesempatan memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa tujuan Entry Meeting ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM serta tim pemeriksa BPK RI dan berguna mewujudkan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan. BPK RI memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemeriksaan Interim Pada tahun 2024, BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan interim atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang dimulai pada Oktober hingga Desember 2024. Tindak Lanjut Rekomendasi, Persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK RI hingga semester 1 tahun 2024 adalah 90,38% (2141 dari 2369 rekomendasi), menunjukkan komitmen Kementerian Hukum dan HAM dalam memperbaiki pengelolaan keuangan.
Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang berkualitas, terutama dalam masa transisi. Hal ini termasuk memperkuat kerjasama dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Pesan untuk Seluruh Jajaran yaitu untuk mematuhi peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Laksanakanlah pengelolaan anggaran secara transparan dan tertib administrasi.
Pastikanlah semua transaksi terdokumentasi dengan baik. Koordinasi aktif dengan tim pemeriksa BPK RI dan Tindaklanjuti temuan pemeriksaan dengan tepat. Supratman juga berpesan untuk mengoptimalkan peran pengawas internal pemerintah, tingkatkanlah kepatuhan terhadap peraturan dan sistem pengendalian.
Target Penyusunan Laporan Keuangan: Laporan keuangan tahun 2024 harus disusun dengan akurat, akuntabel, dan disampaikan ke Kementerian Keuangan paling lambat 28 Februari 2025. Kementerian Hukum dan HAM berharap dapat meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk ke-16 kalinya. Pentingnya Kerja Sama dengan BPK RI,Kerja sama yang baik antara Kementerian Hukum dan HAM serta tim pemeriksa BPK RI sangat diharapkan untuk kelancaran dan efektivitas pemeriksaan, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang positif untuk perbaikan kinerja.
Kemudian setelah itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan I Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan sambutan. Nyoman pun menyampaikan poin-poin yang menjadi catatan diantaranya :
- Apresiasi dan Kerjasama: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM atas kerjasama yang baik dalam pemeriksaan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan negara.
- Pentingnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif: Penekanan pada pentingnya pengelolaan keuangan negara yang efisien, termasuk pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan aset, serta perlunya menciptakan pemerintahan yang akuntabel.
- Pemeriksaan BPK: BPK melakukan audit yang berfokus pada penilaian terhadap sumber daya dan bagaimana kementerian mengelola keuangan dan aset untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
- Tujuan Pemeriksaan: Pemeriksaan bertujuan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
- Pentingnya WTP: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah tujuan utama dalam audit, dan kualitas laporan keuangan yang transparan dan sesuai standar menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja dan pengukuran kinerja.
- Pengelolaan Anggaran yang Efisien: Pengelolaan anggaran yang efisien dan pencapaian target tanpa pemborosan menjadi fokus dalam pemeriksaan BPK. Tidak selalu harus 100% anggaran terserap, tetapi hasilnya harus optimal.
- Pentingnya Sinergi Antar Kementerian: Sinergi antar kementerian dan lembaga sangat penting untuk memastikan keberhasilan dalam pemerintahan, baik dalam hal kebijakan maupun implementasi.
- Digitalisasi: Pentingnya membangun sistem digitalisasi yang terintegrasi untuk mempermudah pengelolaan data dan pengelolaan tugas kementerian dengan efisien.
- Pemeriksaan Berkelanjutan: Pemeriksaan dan tindak lanjut yang rutin sangat penting, dan BPK mengharapkan kolaborasi yang lebih baik agar perbaikan dapat terus dilakukan.
- Pesan dari Presiden: Presiden menginginkan agar pencapaian anggaran dan hasilnya lebih efisien, dengan modal yang lebih kecil namun tetap menghasilkan output yang optimal.
- Komitmen dan Kepemimpinan: Komitmen dari pimpinan kementerian untuk mencontohkan kepemimpinan yang baik dan mendukung kinerja tim menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan.
- Tantangan di Masa Depan: Meskipun tantangan semakin berat, BPK yakin bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan sinergi. Harapan untuk Masa Depan: Harapan agar Kementerian Hukum dan HAM mampu berperan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Kegiatan pun diakhiri dengan penyerahan secara simbolis surat tugas dan foto bersama.
