BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) melalui Bidang HAM pada pagi hari ini menerima kunjungan kerja oleh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam rangka melaksanakan Rapat Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut Aksi serta Implementasi Pelaksanaan Bisnis dan HAM Daerah (Senin, 16/12/2024).
Pada ruang rapat Ismail Saleh, Kanwil Jabar, Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail bersama Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Yuniarti Kurniasari dan para pegawai Bidang HAM menerima langsung kedatangan tim anggota Pokja IV dan Tim Sekretariat GTD BHAM Provinsi Jawa Barat.
Adapun dalam rapat Monev bersama Pemprov Jabar ini membahas mengenai capaian Aksi Bisnis & HAM (BHAM) di wilayah Jabar, yang mana Aksi BHAM tersebut telah dilaksanakan sejak bulan Februari tahun 2024 ini oleh Pemprov Jabar dengan asistensi bersama Bidang HAM Kanwil Jabar. Salah satu dari 7 Aksi BHAM tersebut antara lain seperti mendorong hadirnya mekanisme pengaduan pelanggaran HAM di lingkungan perusahaan dan memperkuat akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM di lingkungan kerja perusahaan.
Dalam kesempatan ini pula anggota tim Pokja IV Pemprov Jabar juga menyampaikan beberapa permasalahan terkait BHAM yang mereka temukan atau mereka terima laporannya, salah satu diantaranya seperti perselisihan yang kadang terjadi antara serikat pekerja dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), selain itu masalah lainnya yaitu terkait manajemen resiko pada perusahaan serta perlunya sosialisasi untuk menekan risiko terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan.
Kepada tim Pemprov Jabar Kabid Hasbullah menyampaikan bahwa Bidang HAM Kanwil Jabar siap untuk bekerja sama dengan Pemprov Jabar guna memaksimalkan implementasi Aksi BHAM terhadap perusahaan – perusahaan di Jawa Barat, baik itu perusahaan BUMD maupun perusahaan swasta. Lebih lanjut lagi Hasbullah juga berharap agar kerja sama dengan Pemprov Jabar terkait Aksi BHAM ini bisa terus berjalan bahkan setelah masa transisi kementerian ini selesai.
