Kanwil Kemenkum Jabar Laksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Pakta Integritas dan Janji Kinerja

BANDUNG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dalam rangka pemenuhan kinerja sebagai bentuk inisiasi hari ini, Senin, 20 Januari 2025, laksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan ZI, Pakta Integritas dan Janji Kinerja, dipimpin Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, didampingi Kadiv Yankum, Hemawati, dan Kadiv PP dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia, serta Kabag TU dan Umum, Archie, Kabid Yan KI, Ery Kurniawan, dan Kabid Yan AHU, Ave Maria.

Sebagai Bentuk Kolaborasi dan dukungan dari Instansi terkait, Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Kanwil Kemenkum Jabar ini turut dihadiri Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar yang diwakil Asisten Tindak Pidana Umum, serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali.

Kegiatan ini bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh jajaran pegawai dalam menjalankan program-program pemerintah dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Di samping itu, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, serta mewujudkan Kementerian Hukum yang lebih professional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi Masyarakat.

Pada Penandatanganan Komitmen Bersama ini Kakanwil Asep Sutandar dalam sambutan nya menyampaikan, "Dalam berorganisasi, Pembangunan ZI menjadi langkah penting mewujudkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Kemudian, penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja menjadi sebuah pernyataan tegas dan komitmen dari seluruh pihak terkait untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab serta integritas yang tinggi." Ungkapnya

"Jangan sampai Pakta Integritas yang kita tandatangani hari ini hanya menjadi sekedar tulisan di atas kertas, tetapi harus kita terjemahkan sebagai sumpah kita untuk diimplementasikan dalam setiap langkah, keputusan, dan tindakan yang kita ambil dalam pelaksanaan tugas, serta pengingat bagi kita untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari." Tegas Kakanwil Asep.

"Dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Ombusdman RI Perwakilan Jawa Barat, atas dukungan dalam pelaksanaan kinerja dan Pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Kedepan, kami harap pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat tetap terjalin." Tambahnya.

"Selanjutnya kami juga memohon dukungan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, untuk menjaga hubungan Kerjasama dan kolaborasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bersama-sama. Kendati kini kita berada di bawah payung Kementerian yang berbeda, namun tujuan kita tetaplah sama, yakni untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat." Pungkasnya.

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Surapati No. 82, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
PikPng.com phone icon png 604605   Nomor Pengaduan :08112261111
PikPng.com email png 581646   Email Kantor : kanim_bandung@imigrasi.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Humas : infokim.bandung@gmail.com
     

 

Media Sosial kami

Instagram @kantorimigrasibandung
Twitter/ X @kanimbandung
Facebook  kantorimigrasibandung

 

logouptpas
 
KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI BANDUNG


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal
Kota Bandung, Jawa Barat 40272
PikPng.com phone icon png 604605   08123456789
PikPng.com email png 581646   uptxxx@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   uptxxx@kemenkumham.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI