Berita Satker 
Karawang – Kamis (28/03/2024) Sebuah langkah maju dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi diambil Kemenkumham Jabar. Pada hari Kamis, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, dilaksanakan pembinaan dan penguatan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) untuk wilayah Cipurwabesuka.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang Bapak Petrus Teguh menyampaikan apresiasinya atas kehadiranBapak Andi Taletting Langi selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Kepala Unit Pelaksana Teknis beserta Operator SPKP - SPAK Wilayah Cipurwabesuka serta beliau juga menyampaikan bahwa Sosialisasi Pembinaan dan Penguatan SPKP-SPAK menjadi salah satu acuan penilaian yang mana secara teknis masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,maka diharapkan dengan adanya penyuluhan secara teknis dapat lebih mengetahui indikator apa saja yang perlu di lengkapi,selanjutnya Bapak Andi Taletting Langi selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan beberapa hal mengenai tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM salah satu fungsinya di wilayah adalah evaluasi dan implementasu kebijakan yang berdasarkan UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur mengenai sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan,anak,perempuan dan warga binaan SPKP-SPAK digunakan untuk mengetahui apa saja yang perlu di evaluasi dan di tingkatkan dengan cara mengambil sampel dari para responden,sampel adalah responden dan populasi adalah pengguna layanan perlu di perhatikan bahwa pengguna layanan bukan hanya pengunjung namun juga warga binaan karena responden dilihat dari pengguna layanan. Maka agar para warga binaan dapat mengisi survei perlu di sediakan perangkat PC yang mana operator juga harus memastikan ketika log in untuk melakukan survei juga harus log out akun jika tidak maka akan di anggap 1 responden saja yang mengisi.
Sumber daya manusia dari operator juga perlu di dampingi untuk mengejar para responden dan para operator juga harus mendampingi warga binaan ketika mengisi survei. Survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi pelayanan yang di selenggarakan ini menjadi rujukan dalam memperoleh predikat WBK WBBM,beliau juga mengingatkan bahwa saat ini masih banyak Satker KemenkumHAM Jabar yang masih perlu menjalankan survei tersebut dengan lebih optimal.
Kadivyankum dan HAM berharap ke depannya Bidang HAM Kanwil Jabar bisa menfasilitasi Satker-Satker KemenkumHAM Jabar dalam mendorong responden survei. Beliau berharap agar seluruh UPT KemenkumHAM Jabar bisa mengkoordinasikan mengenai masalah mereka agar bisa diselesaikan bersama dengan Kanwil Jabar " Saya harap ini menjadi kesadaran kita semua untuk memenuhi jumlah responden dan menindaklanjuti keluhan pengguna layanan agar terpenuhinya nilai RB kita" Pungkasnya.
Pemaparan dilanjutkan oleh mengenai Survei SPKP-SPAK terdapat penambahan kriteria dalam SPKP-SPAK salah satunya mengenai rumus perhitungan responden dimana terdapat dua pendekatan untuk penghitungan sampel responden,menggunakan rumus Slovin dan sampel dari Krejcie and Morgan dalam penentuan jumlah responden dimana berdasarkan peraturan Menpan RB Nomor 90 Tahun 2021 mensyaratkan minimal jumlah responden yang dilakukan adalah 30 responden apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang 30 orang karena memang karakter Unit Kerja /Satuan kerja atau kondisi force majeure maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Kanwil Jabar akan melakukan evaluasi berkelanjutan tiap bulannya dan diharapkan UPT - UPT bisa bekerjasama dengan melengkapi dan melaporkan survei sebelum tanggal 28 di tiap bulannya.